Contoh Indikator Pemahaman Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan

admin 2

0 Comment

Link

Contoh Indikator Pemahaman Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan – Pelanggaran disiplin adalah segala macam perkataan, tulisan, atau perbuatan pegawai negeri sipil yang tidak melaksanakan kewajibannya dan/atau melanggar larangan disiplin pegawai, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja yang ditentukan dalam PP No. 2010/53. Ini tentang Disiplin PNS.

Petugas pidana wajib memberikan hukuman disiplin kepada petugas yang melanggar disiplin. siapa yang melanggar.

Contoh Indikator Pemahaman Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan

Pelanggaran kewajiban untuk mematuhi peraturan masuk kerja dan waktu kerja tersebut di atas dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir tahun berjalan.

Contoh Indikator,pemahaman Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan.ya Atau Tidak,dan Berikan

Keterlambatan dan/atau pulang kerja lebih awal dihitung secara kumulatif dan dikonversikan menjadi 7 ½ (tujuh setengah) jam, setara dengan 1 (satu) hari libur.

Menurut hasil penyidikan, terhadap petugas yang melakukan lebih dari satu pelanggaran disiplin hanya dapat diberikan sanksi disiplin yang paling berat setelah pelanggaran yang dilakukan dinilai.

Petugas yang didisiplinkan kemudian melakukan pelanggaran disiplin yang sifatnya sama, dikenakan hukuman disiplin yang lebih berat dari pada hukuman disiplin yang terakhir dijatuhkan kepada mereka.

Pejabat yang tidak puas dengan hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya dapat mengajukan tindakan administratif berupa keberatan administratif atau banding.

Majalah Komunikasi Um Edisi 336

TAHUN 2010 NOMOR NOMOR 53 NOMOR 17 MATRIKS KEWAJIBAN DAN LARANGAN DAN JENIS-JENIS HUKUMAN

Peraturan Menteri Keuangan tanggal 31 Desember 2018 dan nomor 190/PMK.01/2018 tentang Aturan Etika dan Tata Tertib Pejabat Kementerian Keuangan

Pimpinan Madya, Kepala Pejabat Fungsional Ahli, dan PNS lainnya yang sederajat di Kementerian Keuangan.

Pejabat tata usaha, pejabat pemeriksa, pejabat fungsional spesialis yunior, pejabat fungsional keahlian supervisor dan pejabat lain yang sederajat.

Tolong Bantu Jawab,buat Tugas​

Petugas Penegak, Pejabat Fungsional Spesialis Pertama, Pejabat Fungsional Terampil Lanjutan, Pejabat Fungsional Terampil Masuk, dan pejabat lain yang berstatus sederajat.

BACA JUGA  Watake Raden Gatotkaca

Standar Pelayanan Minimal (SPM) bagi instansi vertikal di lingkungan Ditjen Kementerian Keuangan adalah ambang batas pelayanan minimal yang harus dipenuhi oleh seluruh direktorat wilayah Ditjen Kementerian Keuangan dan KPPN dalam rangka memenuhi tugasnya. beroperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Setiap lembaga berorientasi layanan publik harus memiliki SPM untuk menegakkan prinsip-prinsip tersebut

SPM bagi instansi vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Kementerian Keuangan ditetapkan melalui Keputusan Manajer Umum Keuangan nomor KEP-222/PB/2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Kantor Vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Kementerian Keuangan. Keuangan. Cakupan SPM yang tertuang dalam keputusan tersebut adalah pelayanan yang diberikan kepada pemangku kepentingan oleh Ditjen Kemenkeu dan KPPN (

Dalam menjalankan tugas SPM, Direktorat Wilayah Kementerian Keuangan dan KPPN, lebih mudah untuk mengurangi kesalahan yang mungkin timbul dari perbedaan layanan yang mereka berikan, meningkatkan efisiensi layanan dan PNS untuk melakukan layanan. Tujuan pembentukan SPM Kanwil Ditjen Kemenkeu dan KPPN adalah agar pelayanan yang diberikan akuntabel dan berkinerja tinggi dan pada akhirnya menjamin kepuasan stakeholders. Kriteria masing-masing jenis layanan yang diberikan oleh Kanwil Direktorat Jenderal Kementerian Keuangan dan KPPN harus jelas. Patokan ini disebut indikator SPM. Indikator SPM merupakan tolak ukur kinerja kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menentukan besaran target yang harus dipenuhi untuk mencapai pelayanan minimal.

Modul Tindak Pidana Korupsi Dan Kpk (buku Informasi)

). Proses pelayanan itu sendiri dapat dibagi menjadi tiga langkah dan setiap langkah memiliki unsur perilaku yang perlu ditunjukkan kepada pemangku kepentingan/stakeholder.

Pelayanan Prima (Bahasa Inggris: Service Excellence) adalah segala upaya untuk memenuhi atau melampaui harapan pemangku kepentingan atau calon pemangku kepentingan.

Pelayanan prima kepada stakeholders merupakan hal yang mutlak harus ada dalam suatu organisasi pelayanan publik. Direktorat Jenderal Kementerian Keuangan sebagai pengelola perbendaharaan mempunyai salah satu tugas dan fungsi yang berkaitan dengan pelayanan publik. Dengan menjaga kualitas pelayanan,

BACA JUGA  Berikut Ini Merupakan Hukum Nun Sukun Atau Tanwin Kecuali

) adalah pertemuan di mana pengalaman dibagikan, masalah yang dialami saat berinteraksi dengan pemangku kepentingan atau calon pemangku kepentingan atau saat memberikan layanan dibagikan dan informasi terbaru dibagikan.

Pemkab Gumas Gelar Asistensi Penyusunan Laporan Lppd Berbasis Silppd Tahun 2022

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ya Tuhanku. Kami adalah hambamu yang lemah yang berlutut di hadapanmu dalam doa. Terimalah rasa syukur kami atas segala nikmat dan nikmat yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Sucikan hati kami dengan segala rahmat-Mu, berilah kami semangat, kekuatan dan kesehatan, agar kami selalu dapat melakukan pekerjaan kami dengan baik dan benar menurut kami dan Engkau ya Allah. Ya Allah, tuhan yang paling sempurna. Dengan perlindungan-Mu ya Allah jauhkanlah kami dari kemalasan, kelalaian, hal-hal yang tidak Engkau sukai dan tidak sukai, dan lindungilah kami dari perbuatan-perbuatan sia-sia yang merugikan negara kami, dari perbuatan-perbuatan yang merugikan kami dan keluarga kami. . Wahai Tuhanku yang pemaaf. Ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami dan orang-orang sebelum kami. Wahai Tuhanku yang maha mendengar. Jadikan setiap aktivitas kita bermanfaat dalam pekerjaan kita sehingga bermanfaat bagi kita. Terimalah doa dan permintaan kami. Amina. Alat pengaman Standar Pelayanan Minimal “Frontliners” (Setpam)

Selain tugas KEAMANAN, SATPAM juga memiliki kewajiban MENJAGA KETERANGAN DAN PELAYANAN dengan memberikan keramahan, ketersediaan dan kenyamanan kepada stakeholders.

DIREKTORAT JENDERAL TREASURY 2018-2020 Budaya Organisasi di Lingkungan Tahun 2018-2020 dengan Keputusan General Manager Keuangan No. KEP-637/PB/2017 TENTANG GREAT DESIGN BUDAYA ORGANISASI. Budaya ini dikenal sebagai SMILE-C sebagai berikut:

Budaya organisasi Direktorat Jenderal Kementerian Keuangan merupakan sistem pemaknaan seluruh unsur sumber daya manusia di lingkungannya sebagai identitas organisasi dan sebagai alat yang mendukung pelaksanaan nilai-nilai Kementerian Keuangan.

BACA JUGA  Senam Yang Merupakan Pengembangan Dari Senam Akrobatik Adalah Senam

Ukbm Ppkn 1.1 2.1 3.1 4.1 1 Edit 3

Tujuan Great Organizational Culture Design adalah untuk memberikan pedoman yang terstandar dan sistematis kepada seluruh insan keuangan, khususnya pihak internal yang berupaya menginternalisasi dan mengimplementasikan budaya korporat sumber daya manusia dengan identitas, perilaku, kapasitas dan lingkungan. Tercipta budaya kerja yang menerapkan nilai-nilai Kementerian Keuangan.

Budaya organisasi adalah sistem makna bersama yang dianut oleh anggota organisasi yang membedakan suatu organisasi dengan organisasi lainnya. Sistem makna ini adalah fitur yang dipertahankan oleh organisasi. Kementerian Keuangan memiliki lima budaya organisasi yang harus dijalankan oleh pegawai Kementerian Keuangan. Kelima budaya tersebut diciptakan oleh PROGRAM KEBUDAYAAN Kementerian Keuangan Tahun 2013, antara lain sebagai berikut:

Selalu waspada terhadap segala bentuk korupsi, kolusi dan nepotisme serta anti kepuasan dalam pelaksanaan tugas.

KPPN Metro “OUTSTANDING”, melayani pemangku kepentingan, didukung lingkungan kerja yang bersih dan asri, selalu inovatif dan mengutamakan sinergi dalam bisnisnya, memenuhi persyaratan banyak pihak dan ISO 9001:2015.

Rutan Buntok Kanwil Kumham Kalteng Ikuti Penyampaian Hasil Penilaian Sementara Evaluasi (spbe)

Kemenkeu Direktorat Jenderal Hak Cipta () Administrasi Portal Kemenkeu RI – Gedung Djuanda I Lt. 9 Gedung Prijadi Praptosuhardo II lt. 1 Jl. Kawasan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Pusat 10710 Call Center: 14090 Telp: 021-386.5130 Fax: 021-384.6402

Penyelenggaraan pemerintahan desa, penyelenggaraan pemerintahan, sistem penyelenggaraan pemerintahan, penyelenggaraan pemerintahan daerah, contoh laporan penyelenggaraan pemerintahan desa, laporan penyelenggaraan pemerintahan desa, indikator pemahaman, indikator pemahaman matematis, asas penyelenggaraan pemerintahan daerah, asas penyelenggaraan pemerintahan, indikator membaca pemahaman, indikator pemahaman konsep

Tags:

Share:

Related Post

Leave a Comment