Pers Indonesia Menganut Paham Kebebasan Dengan Ciri Utama

administrator

Pers Indonesia Menganut Paham Kebebasan Dengan Ciri Utama – 2 Agustus 2014 03:42 2 Agustus 2014 03:42 Diperbarui: 18 Juni 2015 04:38 1115 0 0

Pada tahun 1898, surat kabar Amerika Serikat berhasil menciptakan opini publik yang positif ketika pecah perang dengan Spanyol, keberhasilan propaganda Deutsch Uber Alles pada Perang Dunia Kedua yang dilakukan oleh Goebbels (kepala Departemen Propaganda pada era Nazi Hitler ) lulus. . media, dampak ketidakstabilan sosial pada warga Amerika Serikat. Laporan kaleidoskop Amerika di Radio CBS bertajuk The Invasion From Mars in the 1950s bisa dilihat sebagai sederet bukti betapa kuatnya media bagi masyarakat. Bahkan, isu terakhir di atas menjadi latar belakang lahirnya Bullet Theory of Communication karya Wilbur Schramm yang secara gamblang menggambarkan kehebatan media massa dalam kemampuannya mempengaruhi khalayak. Baru-baru ini, wacana superioritas media ini ditentang berdasarkan beberapa penelitian oleh ahli teori komunikasi lainnya, antara lain Carl Hovland dengan konsep efek terbatas, Raymond Bauer dengan gagasan audiens yang keras kepala, dll. . Intinya, media bukanlah apa yang dipikirkan Schramm (ia kemudian mencabut gagasan tersebut) karena khalayak media adalah individu atau kelompok yang aktif mencerna isi pesan media. Dengan demikian munculnya model komunikasi satu tahap (one-stage communications model), model komunikasi dua tahap (two-stage communications model) dan model aliran multi-tahap (one-stage yang merupakan model komunikasi dua tahap). pada dasarnya mendukung cara pesan-pesan media massa secara tidak langsung dan bertahap mempengaruhi khalayak melalui proses psikologis (perhatian dan persepsi selektif) dan fisiologis-interaksional berupa penyampaian pesan dari seorang individu ke individu lain secara bertahap.

Pers Indonesia Menganut Paham Kebebasan Dengan Ciri Utama

Meskipun ada beberapa klaim negatif mengenai kekuatan media, saat ini kita tidak dapat menyangkal bahwa media masih merupakan institusi sosial dasar yang digunakan oleh individu dan organisasi untuk mempengaruhi khalayak publik. . Kehandalan tersebut ditunjukkan dengan efektivitas media massa dalam menjangkau khalayak umum yang luas dalam konteks komunikasi massa. Media massa menyebarkan informasi, gagasan, gagasan, tingkah laku, perilaku dan tindakan sebagai pesan kepada khalayak sasaran yang beragam/heterogen, banyak jumlahnya dan tersebar di berbagai wilayah. Karakteristik periklanan dan periodik media massa membuat pesan-pesan media tidak dapat dihindari menjangkau dan mempengaruhi khalayak luas secara terus-menerus. Meskipun sebelum dan sesudah banyak penelitian menunjukkan terbatasnya pengaruh media massa, media massa tetap menempati posisi integral sebagai alat komunikasi massa. Selama Perang Dunia Kedua, media massa digunakan oleh setiap peserta perang untuk menjalankan propaganda perang mereka. Adolf Hitler sebagai pemimpin Nazi juga menggunakan media massa berupa surat kabar seperti Vőlkischer Beobacterer dan Der Stűmer. Amerika Serikat pun tidak ketinggalan bahkan mendirikan organisasi media khusus untuk kepentingan perang, yaitu Office of War Information (OWI) dan Radio Voice of America (VOA), serta berbagai surat kabarnya. Tingginya intensitas penggunaan media pada masa Perang Dunia II juga terlihat pada penggunaan poster dan leaflet. Amerika terkenal dengan poster Paman Sam dengan tulisan “Aku ingin kamu untuk Angkatan Darat AS”, Jerman dengan posternya bergambar Adolf Hitler dengan motto “Ein Volk, Ein Reich, Ein Fuhrer!”, Rusia juga membagikan posternya yang bergambar Amerika. angka. dari seorang wanita tua Rusia, Poster tentara Jepang dengan tulisan “Bangkitnya Asia” oleh Jepang dan lain-lain. Di Indonesia sendiri, khususnya pada masa kebangkitan nasional hingga puncak kemerdekaan, kehadiran media massa berupa surat kabar dan radio lebih banyak berorientasi pada politik perjuangan kemerdekaan Indonesia. Surat kabar Hindia Belanda (sekarang Indonesia) Bataviaasch Niewsblad (1885-1957) merupakan dokumen penting bagi bangsa Indonesia dan bangsa Indo-Belanda dalam memajukan sistem pemerintahan Hindia Belanda saat itu. Selain itu juga ada Soematra Courant, Makassarcsch Handelsbland, De Semarangsche Courant dan kemudian menjadi surat kabar lokal pada masa penjajahan Belanda. Pada tahun 1944, kantor Warta Antara dikuasai Jepang dan digunakan sebagai sarana penyebaran propaganda Jepang melalui surat kabar Tjahaja. Kita juga bisa melihat bagaimana surat kabar dan media radio pada awal kemerdekaan Indonesia berperan penting dalam mengumumkan proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 oleh Soekarno-Hatta di tempat yang jauh. Secara umum, seiring berjalannya waktu, media massa modern menjadi semakin canggih, sebagai akibat dari semakin efektifnya efek simultanitas, kedekatan, dan jangkauan aktivitas yang luas dalam penyampaian pesan, terlepas dari besarnya tingkat pengaruh pengaruh khalayak. Efektivitas media seperti yang dikemukakan oleh Marshall McLuhan bahwa media is an extension of man (media adalah eksistensi manusia). Dengan kata lain, media merupakan perluasan dan perluasan kemampuan jasmani dan rohani manusia.

BACA JUGA  Download Lagu Bendera Merah Putih

Soal Pers 2020 (soal)

Melihat tingkat fungsionalitas media dalam pertumbuhan dan perkembangannya, wacana keselarasan media dan beberapa bentuk kepentingannya terjadi dengan potensi yang besar. Sebelum artikel ini ditulis dan diterbitkan, banyak artikel/tulisan serta diskusi, dialog dan seminar yang diselenggarakan dengan agenda utama bias media. Tentu saja yang menjadi kritik hanyalah cara media menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan ideologi yang dianutnya dan berdasarkan pedoman yang sah. Perlu diketahui bahwa gaya media sejalan dengan ideologi dan sistem pemerintahan. John C. Merill dan Ralph L. Lowenstein dalam kajiannya mengatakan bahwa media secara keseluruhan berada di bawah sistem pers yang berlaku saat ini, sedangkan sistem pers sendiri mengikuti sistem politik yang berlaku saat ini. Sehingga ciri-ciri atau pola kegiatan yang dilakukan media massa benar-benar mencerminkan sistem politik pemerintahan negara tersebut. Fred Siebert, Wilbur Schramm dan Theodore Peterson dalam Four Theories of the Press (1963) mengemukakan setidaknya ada empat kelompok utama teori sistem pers, yaitu: sistem pers otoriter, sistem pers liberal (libertarian), pers komunis. sistem. (Marxis). ), dan sistem pers tanggung jawab sosial. Pada dua periode pertama pemerintahan Indonesia, sistem pers kita didominasi oleh sistem pers yang otoriter, yang terlihat dari sistem kontrol yang ketat terhadap pers dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dapat dipahami bahwa tatanan politik yang terbentuk pada periode pemerintahan ini adalah tatanan yang seimbang, serasi, dan serasi. Sehingga pers dan media sebagai agen yang berpotensi melahirkan suatu bentuk perubahan sosial atau bahkan instabilitas roda pemerintahan dikontrol sekuat tenaga dan cenderung mengedepankan kepentingan politik individu atau sebagian individu. . kelompok. Kelihatannya lucu, karena nyatanya negara dan negara Indonesia yang berideologi Pancasila dan berpedoman pada UUD 1945 justru bertolak belakang dengan perilaku dan tindakan pemerintah saat itu. Pencabutan SIUPP dan penghapusan media massa aliran sesat yang selama ini dilegitimasi oleh pemerintah. Setelah masa reformasi, sistem media kita kembali ke pemerintahan yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, yaitu sistem media yang bertanggung jawab sosial. Dengan kata lain, pers dan media massa bebas menjalankan tugas dan fungsinya sepanjang demi kepentingan sosial masyarakat Indonesia, baik ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Dalam konsep ini, penyelarasan media harus fokus pada kepentingan umum masyarakat Indonesia dan bukan perdebatan karena kebenaran yang ideal adalah konsensus dan nilai-nilai bersama.

BACA JUGA  Gambar Motif Tumbuhan Sederhana

Secara umum sistem surat kabar Indonesia dapat digolongkan menjadi 3 periode berdasarkan peranannya. Pertama, pers dan media massa sebagai wadah perjuangan kemerdekaan Indonesia atau yang disebut dengan perjuangan pers. Sejak awal berdirinya pemerintahan Hindia Belanda, masa Kebangkitan Nasional, hingga masa kemerdekaan Indonesia, media menjadi corong perjuangan para pahlawan kemerdekaan Indonesia. Media massa digunakan untuk membangkitkan kesadaran kolektif untuk membangun rasa persatuan dan solidaritas melawan penjajah. Karena periklanan media begitu besar, tidak mengherankan jika media menjadi institusi strategis yang menjadi sasaran para penyusup. Sistem pers “Babak Bodas” (1744-1854) dimana surat kabar sebenarnya milik Belanda dan dibaca oleh pembaca yang paham bahasa Belanda. Era “politik etis” yang terjadi pada tahun 1854 hingga masa Kebangkitan Nasional dimana kemenangan kaum liberal Belanda berdampak pada lemahnya sistem pers Indonesia saat itu. Kemudian mulai bermunculan berbagai surat kabar yang disponsori oleh masyarakat Indonesia atau Indo-Belanda/Indo-Cina yang lebih berorientasi politik untuk membangkitkan kesadaran nasional dan perjuangan kemerdekaan negara Indonesia. Kembali pada masa Jepang tahun 1944, Kantor Berita Antara dikontrol langsung dan menjadi media propaganda Nippon. Terakhir, media massa menyiarkan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Saat ini kredibilitas dan profesionalismenya diakui dan dipercaya oleh bangsa Indonesia karena keseriusan dan perannya yang tepat dalam perjuangan Indonesia. kemerdekaan sampai saat ini. Kedua, pers dan media merupakan alat pemerintah atau yang disebut era “media opacity”. Hal ini terjadi pada masa demokrasi yang dipandu oleh orde lama dan pemerintahan otoriter orde baru. Jelas di sini bahwa tatanan politik yang berkuasa sejak saat itu mempunyai pengaruh yang besar terhadap peran dan fungsi media. Karena kekhawatiran akan dampak media yang dapat menyebabkan perubahan sosial atau ketidakstabilan dalam pemerintahan nasional, maka sistem media harus dikontrol dan diarahkan pada kepentingan pemerintah. Dengan kata lain, media tidak boleh mengungkap kebenaran yang dapat menggoyahkan fondasi kekuasaan pemerintah. Multipartai merupakan salah satu struktur politik pemerintahan Orde Lama dimana jumlah partai politik yang dibentuk dan berdiri sangat banyak. Sejak tahun 1950, partai politik ini telah memiliki surat kabar sendiri. Masyumi memiliki Harian Abadi, PNI memiliki Suluh Indonesia, NU diwakili oleh Duta Masyarakat, PKI dan Harian Rakyat, dan PSI membentuk Harian Bimbingan. Sayangnya, media dijadikan senjata untuk menyerang lawan politik. Antara tahun 1955-1958, pemerintahan Sukarno mulai mengambil langkah-langkah untuk mengontrol kebebasan pers dan media massa melalui penggunaan Izin Publikasi (SIT). Puncaknya segera setelah dikeluarkannya Keputusan Presiden tanggal 5 Juli 1959, lahirnya berbagai macam peraturan yang pada hakikatnya sangat membatasi kebebasan pers dan media massa. Roda pemerintahan Indonesia berubah dari Orde Lama ke Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto dan hal ini juga berdampak pada kebebasan sistem pers Indonesia. Pers Indonesia kembali hadir

BACA JUGA  Kalimat Iklan Yang Sesuai Dengan Gambar Iklan Tersebut Adalah

Negara yang menganut paham komunis, contoh kasus kebebasan pers, kebebasan pers, uu kebebasan pers, contoh kebebasan pers, indonesia menganut paham apa, kebebasan pers indonesia, arti kebebasan pers, contoh kebebasan pers di indonesia, undang undang kebebasan pers, pengertian kebebasan pers, kebebasan pers di indonesia

Artikel Terbaru

Leave a Comment