crossorigin="anonymous"> Gambar Keren Tni Ad Bokeh - Edukasinewss.com

Gambar Keren Tni Ad Bokeh

Gambar Keren Tni Ad Bokeh – Prajurit TNI AD berjalan kaki usai pengerahan gabungan dengan Angkatan Darat Amerika Serikat (AS) dalam Latihan Gabungan 15/2021 Garuda Shield, yang digelar di Pusat Latihan Tempur TNI Angkatan Darat Martapura, Okungumiren Ulu Timur (OKU), Sumatera Selatan (Paslatpur). .

Prajurit TNI berjalan saat latihan bersama Garuda Shield 15/2021 di Pusat Latihan Tempur (Pasalatpur) TNI Angkatan Darat di Matapura, Okumkangmerin Timur Ulu (OKU), Provinsi Sumatera Selatan, Rabu, saat latihan bersama dengan militer AS. Setelah penunjukan bersama (4 Agustus 2021).

Gambar Keren Tni Ad Bokeh

Prajurit Satuan Gabungan TNI AD dan Angkatan Darat Amerika Serikat (US Army) saat latihan bersama Garuda Shield 15/2021 di Pusat Latihan Tempur (Paslatpur) TNI Angkatan Darat di Matapura, Okungumari Timur Ulu (OKU), Sumatera Selatan. Terjun payung di provinsi itu, Rabu (4/8/2021).

Background Loreng Doreng Tni Indonesia Full Hd 1080p

478 penerjun payung Angkatan Darat AS dan 91 tentara Indonesia mengikuti latihan udara Garuda menggunakan 9 pesawat C-17 Globemaster dari Guam, AS.

Prajurit AS (US Army) berjalan bersama pasukan Indonesia usai menggelar latihan bersama Garuda Shield 15/2021 di Pusat Latihan Tempur Angkatan Darat (Pasalatpur), Matapura, East Ogungomerin Ulu (OKU), Provinsi Sumatera Selatan. , Rabu (4) /8/2021).

Prajurit TNI berjalan saat latihan bersama Garuda Shield 15/2021 di Pusat Latihan Tempur (Pasalatpur) TNI Angkatan Darat di Matapura, Okumkangmerin Timur Ulu (OKU), Provinsi Sumatera Selatan, Rabu, saat latihan bersama dengan militer AS. Setelah penunjukan bersama (4 Agustus 2021). Sebanyak 478 penerjun payung dari Angkatan Darat AS dan 91 dari TNI berpartisipasi Selasa di Garuda Airborne di Guam, AS (25/1/2022) di Monas Plaza di Jakarta menggunakan sembilan pesawat C-17 Globemaster ( /Fezal Fanani)

JAKARTA – Panglima TNI Jenderal Ndika Prakasa membuat gebrakan baru. Dia mengizinkan keturunan Partai Komunis Indonesia (PKI) untuk bergabung dengan Tentara Nasional Indonesia sebagai tentara.

Prabowo Serahkan 75 Unit Kapal Boat Produksi Lokal Untuk Perkuat Tni Ad

Gerakan baru ini didasarkan pada 1996 tape MPRS 25. Dalam keputusan Dewan Permusyawaratan Rakyat, pada tahun 1965 ideologi komunis, ajaran komunis, organisasi komunis atau organisasi bawah tanah juga dilarang.

Baca Juga: Video: Megawati – SBY Duduk Semeja di KTT G20, Pesan Perdamaian di Pemilu 2024?

Menurut Indica, mereka yang berideologi komunisme dan PKI dilarang. Sementara itu, keturunan PKI tidak termasuk dalam larangan seperti TAP MPRS 25 tahun 1996.

Benny Skadis, peneliti Lemhanas dan Lembaga Studi Strategis Indonesia (Lesperssi), mendukung kebijakan baru Panglima TNI tersebut. Menurutnya, tetap tidak ada gunanya melarang keturunan PKI bergabung dengan tentara Indonesia.

Oknum Prajurit Tembak Adik Ipar Di Pesta Pernikahan, Tni Ad Buka Suara

Benny menjelaskan, sekarang saatnya reformasi dan CPI merupakan generasi ketiga atau keempat. “Artinya dia masih muda, artinya dia sudah jadi cucu. Saya tidak yakin dia dipengaruhi oleh kakeknya. Jadi sekarang Generasi Z ya tentu saja. Pertumbuhan dan minat serta kemampuan IT berbeda dengan masa lalu.”

Menurut Beni, sulit memahami logika mereka yang masih skeptis terhadap keturunan PKI. Namun, dia tahu masih ada partai politik yang tidak setuju dengan kebijakan baru Panglima, terutama yang konservatif.

Ia mengatakan, kekhawatiran terhadap keturunan PKI merupakan sisa-sisa kebijakan Orde Baru. “Haruskah (kebijakan pelarangan) dilanjutkan? Tidak, kebijakan Orde Baru itu sendiri terlalu banyak kelemahan, terlalu banyak kesalahan. Ada yang baik, tapi lebih banyak kesalahan. Jadi di satu sisi, panglima itu benar.”

Beni mengatakan, dulu, terutama tahun 1970-an, memang ada rasa curiga antara satu kelompok dengan kelompok lain, terutama kecurigaan kelompok tentara Indonesia terhadap PKI.

Acak Acak Warung Hingga Bikin Trauma Warga, Panglima Tni Janji Lakukan Hal Ini Usai Tahu Prada Mi Sebarkan Kabar Bohong

Hillary Last, anggota Komisi I DPR, menilai kebijakan baru Panglima TNI sudah tepat. Sebab, jika keturunan PKI dicegah bergabung dengan tentara Indonesia, justru akan melanggar hak asasi manusia (HAM).

“Dalam hal pewarisan, kita tahu bahwa hak asasi manusia melekat pada setiap orang, tidak peduli dari siapa mereka berasal atau dari ras apa, karena setiap warga negara memiliki hak asasi manusia yang sama. , penentuan hidup dan mati dari lelaki. Semoga berhasil, kata Hillary.

Hillary mengatakan bahwa seseorang tidak boleh disalahkan atas tindakan orang lain, meskipun itu adalah anak-anaknya. “Juga untuk mengambil hal-hal yang bukan tanggung jawabnya. Bukan karena dia memilih lahir dari keluarga CPI,” tambah Hillary.

“Dia (keturunan Partai Komunis Indonesia) rela mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi Negara Indonesia Serikat yang lebih mirip Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada yang mereka katakan selama ini.” Mereka bukan PKI tapi menghancurkan negara kesatuan Indonesia, saya pikir kita harus mendukungnya.

Anggota Komisi I Dpr Puji Seragam Baru Tni Ad: Cocok Buat Nyamar Di Hutan

Sementara itu, Dave Luxono, anggota panitia pertama DPR dari kubu Partai Golkar, menilai kebijakan Jenderal Indika sebagai penegasan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Keputusan Panglima TNI itu berdasarkan TAP MPRS (No. 25 Tahun 1966), menegaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang melarang segala paham yang berkaitan dengan sosialisme atau Leninisme, Marxisme atau komunisme,” kata Dave.

Keputusan mengejutkan datang dari Panglima TNI Jenderal Andika Prakasa. Indika Prakasa resmi mencabut larangan keturunan CPI masuk TNI saat memimpin Rapat Koordinasi Rekrutmen Prajurit TNI 2022.

* Kebenaran atau tipuan? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang tersebar, silahkan WhatsApp di nomor cek fakta 0811 9787 670 masukan saja kata yang diinginkan.

Resmi Dilantik, Ratusan Perwira Remaja Cium Panji Tni Ad Di Mabesad

Anton Aliabas, kepala Center for International and Diplomatic Engagement (CIDA), memuji langkah Panglima TNI Jenderal Andika Prakasa. Namun, dia bersikeras menerapkan kebijakan yang lebih spesifik.

“Sebaiknya pernyataan ini diikuti dengan kebijakan khusus untuk melembagakan sikap antidiskriminasi di tubuh TNI. Hal ini sangat penting dilakukan, untuk menghindari tuduhan basa-basi atau keputusan yang murni bersifat ad hoc,” ujar Anton.

Anton menyebut kebijakan itu diskriminatif dengan melarang keluarga PKI mencari pekerjaan di lembaga negara. Lebih lanjut, menurut Anton, TAP MPRS No. 25 Tahun 1996 tidak menyebutkan ketentuan yang melarang anak anggota PKI.

“Ketetapan MPRS jelas melarang organisasi dan kegiatan PKI menyebarkan ajaran komunis. Tidak ada satu kalimat pun yang menyatakan bahwa pengikut PKI dilarang melakukan kegiatan atau bergabung dengan instansi pemerintah,” ujar Anton.

Anggota Tni Ad Meninggal Saat Mengikuti Masa Orientasi Di Riau

Anton berpendapat, anak-anak PKI tidak boleh memikul beban yang ditinggalkan orang tuanya. Selain itu, menurut Anton, masih banyak kelompok pemberontak lainnya di Indonesia, namun tidak diperlakukan sama dengan PKI.

“Larangan turun-temurun di TNI hanya berlaku untuk PKI, sedangkan kalau kita bicara pemberontakan di Indonesia, banyak pemberontakan seperti DI/TII, PRRI/Permesta, dll,” katanya.

Anton berpendapat KB juga berpotensi melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) dan UUD 1945, karena tidak memungkinkan semua warga negara sama di depan hukum dan memiliki akses yang sama terhadap pekerjaan yang layak.

“Tidak ada yang mau memilih keluarga di mana mereka dilahirkan. Oleh karena itu, tidak ada landasan hukum yang kuat untuk langkah penerapan perbuatan anak kepada leluhurnya,” ujar dosen Universitas Palamadena ini.

Dislitbangad Uji Coba Gunshot Detection System

Selain itu, menurut Anton, ideologi komunis gagal berkembang di tingkat nasional dan internasional. Toh, dalam hal rekrutmen, tentara Indonesia sebenarnya memiliki mekanisme dan standar tersendiri.

“Yang penting, Panglima TNI Ndika Prakasa memiliki kebijakan untuk mengkaji mekanisme seleksi secara berkala, termasuk Uji Wawasan Kebangsaan yang dimiliki TNI. Hal ini penting dilakukan secara organisasi. Pengembangan kepekaan untuk mengikuti ancaman kekinian menghadapi TNI. Ancaman kekinian akan membantu pengembangan profesionalisme di TNI,” ujarnya.

Panglima TNI Jenderal Ndika Prakasa sebelumnya mengingatkan jajarannya agar anak-anak anggota PKI tidak dijadikan alasan untuk menggagalkan calon prajurit selama proses seleksi.

Dia mengatakan, jika panitia seleksi mendiskualifikasi calon prajurit atas dasar garis keturunan PKI, itu akan menjadi keputusan tanpa dasar hukum.

Jenderal Tni Peraih Bintang Adhi Makayasa Jabat Pangdam Mulawarman

“Saya kasih tahu yang lain, rekaman MPRS No. 66 No. 25, organisasi yang menyatakan Partai Komunis Indonesia sebagai organisasi terlarang, tapi tanpa kata-kata,” jelas Andyka.

“Itu ada dasar hukumnya, legal. Tapi yang dilarang dulu itu Partai Komunis Indonesia, setelah itu diikuti ajaran Komunisme, Marxisme, Leninisme, tertulis keturunan PKI mana yang melanggar rekaman itu. MPR? Atas dasar hukum apa dia melanggarnya?” kata Endekar.

Oleh karena itu, Antica mengingatkan agar tidak membuat interpretasi landasan hukum. “Jadi jangan dibuat-buat, saya kan orang yang taat hukum, ingat itu. Kalau kita larang, pastikan ada dasar hukumnya,” jelas Andika.

“Masa saya (kepemimpinan) tidak lagi dari apa-apa karena saya pakai landasan hukum, nah. Yang hilang (dicabut) keempat (ketentuan garis keturunan PKI),” tambah Andekar.

Latihan Yang Bikin Badan Atletis Seperti Anggota Tni

Persyaratan rekrutmen TNI akan dipermudah pada tahun 2022 ketika Jenderal Ndika meniadakan beberapa persyaratan yang dianggap tidak relevan.

Selain menghapus larangan anak-anak PKI mendaftar menjadi anggota TNI, persyaratan rekrutmen lain yang dihapus adalah mekanisme tes renang dan tes akademik.

Andhika mengambil kebijakan tersebut saat memimpin rapat koordinasi rekrutmen prajurit TNI Angkatan Darat tahun 2022, yang meliputi perwira prajurit karier, bintara prajurit karier, dan prajurit karier tamtama.

Setelah Indika mendapat paparan dari anak buahnya, diputuskan untuk membatalkan mekanisme tes renang dan tes akademik dalam rekrutmen TNI 2022. Kebijakan tersebut berlaku untuk proses pemilu dari tingkat daerah hingga pusat.

Ksad Dudung Temui Prajurit Bima Sakti Yang Akan Tugas Operasi Ke Papua

Andika juga menjelaskan bahwa mekanisme perekrutan prajurit tidak lagi mengharuskan mereka untuk mengikuti tes kualifikasi pendidikan. Menurutnya, dalam bidang pendidikan cukup dengan mendapat nilai diploma saja.

“Menurut saya tes akademik ini untuk menguji IPK kemudian transkrip, karena menurut saya yang lebih penting adalah ijazah, dan ijazah SMA adalah kemampuan akademiknya, untuk itu tes akademik, tes akademiknya. Tidak dibutuhkan. Ya, ijazah sebelumnya. Lebih akurat kalau ada ujian nasional, itu saja,” lanjutnya.

“Jadi saya berikan perintah untuk menyesuaikan, betul, tidak perlu lagi diekspos karena sangat sedikit. Tapi setelah disetting, itu saja. Jadi harus segera dibuat Perpang (peraturan Panglima) PR yang berbeda,” pungkasnya.

Sudah Tayang, klik di sini untuk link live Piala Dunia 2022: Uruguay vs Korea Selatan di SCTV Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD), Jenderal TNI Dudong Abdul Rahman memperkenalkan tampilan baru seragam loreng TNI. (Kredit gambar: TNI AD/tniad.mil.id)

Keren, Tni Ad Buat Latihan Bela Negara Untuk Mantan Napi Dan Preman

, Kepala Staf Angkatan Darat Jakarta

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *